"Tentu selalu, tidak hanya 2 ini, semua UU ada peluang untuk revisinya," kata Anies dalam acara Desak Anies, di Pos Bloc, Jakarta, Selasa (15/8) malam.
Anies menjelaskan tantangan utama dalam Omnibus Law dan UU KPK.
Ia menyebut, tantangan utamanya adalah tidak memberikan kesempatan untuk perdebatan luas bagi masyarakat.
"Sebelum ini dibahas di dewan dan tidak banyak kesempatan untuk pro dan kontra ketika ini diperdebatkan. Sesudah ditetapkan baru diperdebatkan," ucap Anies.
"Jadi kalau saya, cenderung berdebat dulu, keras dulu di situ, baru jadi ketetapan, dan itu yang saya lakukan di Jakarta," tambah dia.
Anies menyebut, dirinya setiap membuat kebijakan saat menjabat Gubernur DKI, selalu melalui proses panjang. Namun ketika diputuskan, semua diterima dan tak ada masalah.
"Nah itu juga yang akan saya lakukan kepada aturan-aturan yang kemarin dianggap problematik, panggil semua yang berdebat, supaya cari jalan keluarnya," ucap Anies.
"Negara itu nanti bisa memfasilitasi tapi bukan selera, oh karena saya pengganti saya batalkan, ini bukan soal membatalkan, ini menghadirkan peraturan lebih baik yang memberikan keadilan bagi semuanya," kata Anies.
"Bukan hanya dua ini, tapi program-program yang dianggap problematika, seperti soal agraria, soal ketenagakerjaan," tutup Anies.
Anies soal Nasib Megaproyek IKN: Bukan Selera Presiden
Bacapres Anies Baswedan membuka pertanyaan bagi warga yang ingin tahu apa yang dia lakukan bila terpilih di Pilpres 2024.
Salah satu yang ditanyakan, yakni soal nasib megaproyek, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang kini tengah berjalan di Indonesia.
Bagi Anies, proyek pembangunan apa pun harus didasari dengan data dan aturan yang tepat. Bila tidak melanggar aturan dan prinsip keadilan, proyek bisa dijalankan.
"Ini bukan selera. Ini uang rakyat," kata Anies dalam acara Desak Anies di Pos Bloc, kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).
Anies mengatakan, semua kebijakan akan diputuskan berdasarkan data, asesmen yang objektif, dan mendengar masukan dari berbagai pihak terutama yang sedang pro kontra.
Dengan begitu, kebijakan bias diambil lebih objektif. Bukan menurut selera pribadi.
"Jadi bukan selera presiden. Ada entri masalah, bahas dengan publik, jadi publik tahu uangnya ke mana," ucap dia. [Buletindewata/Kumparan]
