Bukan hanya itu, Presiden Jokowi juga meminta China menyusun detail desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Pengamat kebijakan publik, Jerry Massie, menilai upaya Jokowi menawarkan IKN ke pemborong China bisa membahayakan kedaulatan negara.
"IKN mau diserahkan ke China, sangat berbahaya dalam segala hal," ujar Jerry,Selasa (1/8/2023).
Dia menjelaskan, pengelolaan lahan IKN oleh investor China berpotensi dikuasai sepihak. Padahal lahan IKN di Kalimantan Timur itu merupakan milik negara.
"Jokowi akan membuat negara ini hancur," keluh Jerry.
Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) itu menganggap, penawaran Jokowi ke perusahaan-perusahaan China menunjukkan karakteristik pemimpin yang tak bijak.
"Ini gaya short cut alias jalan pintas seorang pemimpin yang tak mampu gunakan rasional," demikian Jerry.
Tawarkan IKN ke Pemborong China, Jokowi Dianggap Pemimpin Tak Rasional
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Rizal Ramli kembali mengkritik Presiden Joko Widodo soal tawaran pengusaha China untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Hal itu disampaikan Rizal Ramli melalui akun Twitter pribadinya yang mengkritik kebijkan presiden Jokowi yang menawarkan pengusaha China untuk berinvestasi di 34 ribu hektare (ha) lahan di Ibu Kota Negara
“Bagai Vasal State, beri offering/’Upeti’ spy penduduk RRC bisa beli tanah di IKN dan Omnibus Law Kesehatan agar RRC investasi rumah rumah sakit, masukkan dokter dokter, peralatan medis, obat obatan ke Indonesia. Rusak, trisakti hanya jadi slogan,” tulis Rizal Ramli dalam akun Twitternya pribadinya.
Kritikan Rizal Ramli diunggah pada Sabtu (29/7/2023), saat Presiden Jokowi bertemu dengan pimpinan sejumlah perusahaan Negeri Tirai Bambu di Chengdu, China, melalui laman berita CNN Indonesia.
“Ada 34 ribu ha lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, untuk kesehatan rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, universitas dan juga untuk infrastruktur,” ujar Jokowi seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, pada Jumat (28/7) lalu.
Pengamat Sosial: IKN Membuka Peluang Ribuan Warga China Masuk ke Indonesia!
Keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur memberi peluang ribuan warga China masuk ke Indonesia.
“IKN membuka pintu agar warga China masuk sebanyak banyaknya. Entah sudah berapa puluh juta TKA dan penduduk China yang sudah tinggal di negara kita, lewat berbagai aturan yang dibuat oleh kaki tangan RRC ini,” kata pengamat sosial Memet Hakim, Selasa (1/8).
“IKN merupakan bentuk pengkhianatan yang sangat mendasar pada bangsa Indonesia,” ungkapnya.
Dalam membangun IKN, kata Memet, presiden Jokowi berkiblat ke RRC, karena sangat mungkin yang bersangkutan agen negara Tirai Bambu.
“Bisa-bisanya presiden di Indonesia lebih mementingkan kepentingan China, sulit dicerna akal. Tapi itulah yang terjadi,” ungkapnya.
Indonesia telah memiliki Ibu Kota yang telah teruji selama ratusan tahun yang sekarang disebut DKI Jakarta.
“Jika kita pintar tentu Jakarta akan tetap dipakai. Tidak ada alasan untuk memindahkannya, apalagi dalam kondisi APBN defisit terus,” tegasnya.
Dalam membangun IKN, kata Memet, pemerintah Jokowi utang ke China.
“Ingat jebakan utang China di beberapa negara Afrika yang akhirnya dikuasai negara Tirai Bambu,” jelasnya.
Selain itu, Memet mengatakan, utang hasil kerja Jokowi sudah hampir 8.000 triliun, APBN sekitar 3.000 triliun. Pendapatan negara sekitar 2.500 triliun. Cicilan hutang hampir 400 triliun.
“Artinya utang negara sudah 3 x lipat anggaran belanja selama 3 tahun. Utang tersebut jika dibagi total penduduk maka setiap penduduk termasuk bayi yang lahir telah memiliki hutang sebesar Rp 28.6 Juta per kapita. Jika tiap KK terdiri dari 4 orang, maka tiap kelapa keluarga harus membayar utang yg ditimbulkan oleh Jokowi sebesar Rp 114 juta,” pungkas Memet.
Sementara mantan Sekretaris Kementerian BUMN M Said Didu menanggapi sayangkan Jokowi menawarkan puluhan ribu hektare lahan di IKN yang siap untuk dibangun.
“Adalah sangat naif jika seorang pimpinan negara menyerahkan detail perencanaan ibukota negaranya ke negara lain,” ujar Said Didu lewat akun Twitter pribadinya, Senin (31/7).
Menurutnya, hal demikian hanya bisa dilakukan oleh seorang presiden yang memiliki kepentingan terselubung. Adapun agenda besar yang terdekat di negeri ini adalah Pemilu Serentak 2024.
“Kecuali kepala negara yang demikian memang ada agenda lain yang disembunyikan,” tutupnya.
Serahkan Desain IKN ke China, Jokowi Ulangi 'Keterlibatan China' di Proyek Kereta Cepat?
Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta China menyusun detail desain Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur disayangkan banyak warganet.
Ada yang mengaitkan dengan sistem keamanan negara maupun dengan kecenderungan Jokowi terhadap bantuan China.
Tanggapan kritis diungkapkan salah satunya M Said Didu di akun twitternya yang mengingatkan pada kajian proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung yang awalnya dilakukan Jepang. Tetapi akhirnya diserahkan kepada kajian dari China.
Apakah proyek IKN akan terulang dengan desainnya diserahkan ke China. Walaupun Jokowi beralasan China memiliki kemapuan saat mendesain kecanggihan Shenzhen yang menjelma menjadi kota dengan teknologi canggih.
“Semoga rakyat tdk lupa saat China “diminta” membuat rencana kereta api cepat Jakarta – Bandung yg akhirnya menjadi beban seluruh rakyat. Skrg IKN “diberikan” ke China,” sindir Said Didu dalam cuitannya di @msaid_didu yang diunggah Sabtu (29/7/2023).
Kritikan yang sama juga diunggah pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, yang khawatir China akan merancang sistem pertahanan dan persenjataan. Dampaknya, rakyat hanya akan menyaksikan kekuasaan negara lain di tanah airnya sendiri.
“Semua akan direncanakan oleh China, termasuk sistem pertahanan kota yang sesuai dengan persenjataan China. Pada akhirnya rakyat terpaksa plonga-plongo, tak berdaya berhadapan dengan petugas keamanan. Cuma bisa menonton kekuasaan asing di tanah sendiri,” katanya dalam cuitan yang diunggah dalam @giginpraginanto.
Unggahan tersebut mendapat tanggapan dari warganet lainnya yang memiliki kekhawatiran IKN menjadi pintu masuk dominasi China di Indonesia.
“Dari perspektif ilmu pertahanan, salah satu pertimbangan penetapan ibu kota adalah pengendalian keamanan nasional, termasuk di dlm nya adlh pengendalian pertahanan negara dan sbg Markas Komando Militer, kok desainnya diserahkan ke pihak lain?” demikian balesan @akuntwiter968.
Sedangkan warganet lain justru masih menyangkan keputusan Presiden Jokowi tetap melanjutkan proyek IKN Nusantara di Kaltim. Impian Jokowi memintahkan ibu kota dari Jakarta yang ditargetkan tahun 2024 selesai.
"Apalah artinya Ibukota dan Istana megah klo keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan Bangsa belum merata terpenuhi.. IKN hanya akan jadi onggokan sampah peradaban.. Kecuali diserahkan ke China untuk dijadikan Provinsi Baru,” tulisan @RomitsuT dalam cuitannya.
Sementara Budi Putih menilai Jokowi tega menyerahkan desain IKN ke China karena sebagai ibu kota akan banyak rahasia negara.
“Tega lakukan ini, IKN yg menjadi Ibukota Negara nanti dg begitu banyak Rahasia negara kok diserahkan ke China, hadeh bisa kacau nanti.”
Jadi banyak kontroversi dari hasil kunjungan Presiden Jokowi ke China. Termasuk tawaran lahan di IKN kepada pengusaha China hingga 34 ribu hektare di kawasan IKN Kaltim. Karena akan menambah aksi deforestasi di hutan Kaltim. [RMOL/Inilah]
