Demikian disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam terkait rencana investasi senilai Rp 175 triliun dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited usai Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada pekan ini.
“Jika benar China akan menginvestasikan sebesar Rp175 T di Indonesia, maka Indonesia akan berpotensi berada di bawah bayang-bayang China,” ujar Saiful, Minggu (30/7).
Saiful berharap, jangan sampai negara digadaikan dengan adanya investasi China sebesar Rp 175 triliun di Indonesia. Karena, anak cucu bangsa yang harus menanggung penderitaan tersebut.
“Harus dihitung dan dikalkulasi betul terkait investasi China di Indonesia. Jangan sampai justru semakin mempermudah China dalam memberikan ruang untuk semakin menguasai Indonesia,” kata Saiful.
Selain itu, akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jika benar investasi China sebesar Rp 175 triliun di Indonesia, maka pertanda bahwa negara akan dikuasai China.
Sehingga, bangsa Indonesia dapat tidak berdaya di tengah cengkraman negara yang telah memberikan utang kepada negara.
“Nasionalisme kita jangan sampai tergadaikan dengan adanya investasi asing. Negara harus tetap berdaulat dan dapat menentukan masa depannya dengan adanya berbagai macam gempuran utang China,” pungkas Saiful.
Diketahui, kepulangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari China ke tanah air rupanya membuahkan hasil.
Hal tersebut menyusul komitmen investasi yang didapatkan dari perusahaan asal China, Xinyi International Investment Limited senilai US$ 11,5 miliar atau setara Rp 175 triliun (asumsi kurs Rp 15.107 per US$).
Jokowi mengungkapkan Tiongkok merupakan mitra strategis bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia mengapresiasi dan menyambut baik rencana investasi yang akan dilakukan Xinyi Group.
Mantan Walikota Solo ini menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia siap membantu apabila ada hambatan di lapangan.
90 Persen Tambang Nikel RI Dikuasai China, Pantesan Jokowi Sebut Xi Jinping Sebagai Kakak Besar
BULETINDEWATA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan menyebut 90 persen tambang nikel Indonesia dikuasai oleh China. Hal itu ia sampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.
Ia menegaskan meski ada larangan ekspor bahan mentah, di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran.
Zulfikar pun menyinggung China mengantongi pendapatan Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia.
Zulfikar menambahkan sungguh aneh China bisa menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia. Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat.
"90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai China, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut," katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Senin (21/11).
Ia lantas menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel. Pasalnya, penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan.
Sementara Arifin Tasrif mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Namun, ia tak buka suara soal pernyataan Zulfikar soal 90 persen tambang nikel di RI yang dikuasai China.
"Saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang kita proses, kemudian kita masuk ke ferro nickel, dan arah hilirisasi kita nanti kita harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai," jelas Arifin dalam rapat.
Terlepas dari itu, soal tambang nikel Indonesia dan China sempat menjadi perdebatan antara Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla dengan Menteri Koordinator dan Investasi Luhut Panjaitan.
Jusuf Kalla (JK) menyayangkan dominasi tenaga kerja asing (TKA) China di dalam industri nikel Tanah Air.
Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, tapi pekerjanya, mulai dari hulu sampai hilir kebanyakan tenaga kerja asing (TKA) asal China.
"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujar Jusuf dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10).
Namun, kritik JK itu dibantah Luhut Panjaitan. Menurutnya, tenaga kerja China memang mendominasi smelter nikel.
Tapi tambahnya, itu hanya pada masa konstruksi 2014 silam. Ia mengklaim saat ini sudah lebih banyak tenaga kerja Indonesia di proyek itu.
"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia pergi saja lihat ke sana," jelas Luhut, Senin (31/10).[Buletindewata/TP]
