Buletindewata.com - Pemerintah diminta mengedepankan skala prioritas dalam mengeluarkan kebijakan keuangan negara.
Seperti kebijakan menaikkan subsidi BBM yang dinilai bukanlah langkah terbaik untuk menyelamatkan APBN.
Pemerintah seharusnya menekan proyek-proyek yang tidak berdampak besar bagi masyarakat, seperti pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mengalami pembengkakan pembiayaan, dan juga pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru yang menelan uang negara cukup besar.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menuturkan jika pemerintah merasa terbebani dengan BBM bersubsidi, seharusnya pemerintah mampu berpikir praktis dengan mengeyampingkan proyek-proyek yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat luas.
"Penting untuk pemerintah untuk melakuakn asas prioritas dalam penggunaan APBN. Misalnya, kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung,” kata Hidayat, Kamis (8/9).
Pada proyek kereta cepat, kata Hidayat, pemerintah telah berjanji tidak akan menyentuh APBN untuk pembangunannya.
Namun, setelah China angkat tangan, maka beban pembangunan megaproyek tersebut diberikan kepada pemerintah.
Sumber: rmol.id
