DPR Minta Menteri ATR/BPN Harus Pecat Pejabat yang Bermain Mafia Tanah

  • Bagikan
X

Buletindewata.com – Anggota komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung langkah pihak kepolisian untuk membongkar pelaku mafia tanah yang melibatkan oknum ‘orang dalam’ di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dia menyebut, dibutuhkan langkah tegas dan lebih berani dalam menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan atau mrantasi gawe.

“Ditangkapnya empat pejabat BPN di Jakarta dan Bekasi dapat dijadikan genderang perang penumpasan Mafia Tanah,” kata Guspardi kepada wartawan, Senin (18/7).

Persoalan mafia tanah memang sudah membuat gerah dan selalunya melibatkan banyak pihak, termasuk oknum di BPN, pemodal dan oknum di beberapa lembaga/institusi negara sampai aparat desa/kelurahan serta pihak terkait lainnya. Sejauh ini pihak kepolisian telah menangkap dan menetapkan 27 orang tersangka dalam empat kasus dugaan mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi.

Menurutnya, satu dari empat tersangka orang dalam BPN saat ini menjabat Kepala Badan Pertanahan Palembang (BPN) Kota Palembang berinisial NS. Tersangka lainnya dua orang dari ASN, dua kepala desa, dan seorang jasa perbankan, jelas Politisi PAN ini.

Menurut informasi dari pihak kepolisian dalam kasus mafia tanah yang melibatkan 4 pejabat BPN ini, kata Guspardi, para tersangka menggunakan modus penyalahgunaaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan memungut biaya dari masyarakat.

Para pejabat itu diduga bekerja sama dengan para mafia tanah dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk menertibkan sertifikat tanah tertentu menggunakan dokumen atau warkah yang tidak sesuai dan diduga palsu. Dengan begitu sertifikat yang seharusnya menjadi hak pemohon program PTSL bisa beralih kepemilikan menjadi milik pemberi dana kepada pejabat BPN.

Modusnya lainnya, sertifikat masyarakat yang seharusnya sudah selesai tapi ditahan oleh pejabat BPN dan justru diubah datanya, serta diganti identitas, data yuridisnya menjadi milik orang lain. Modus ini bahkan diduga telah menimbulkan banyak korban. “Ini merupakan perampasan hak dan sungguh keterlaluan,” tutur anggota Baleg DPR RI itu.

Sumber: jawapos.com

Artikel Asli

Penting:

Apabila terdapat kesalahan informasi dalam berita ini, silahkan kirim koreksi/laporan Anda ke alamat email kami di [email protected].
  • Bagikan